PALOPO, Caber.id – Aliansi Barisan dari Rakyat (BADAR) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat (5/9/2025). Aksi jilid II ini membawa 10 tuntutan.

Koordinator lapangan aksi, Dirga Saputra, dalam orasinya mendesak pembebasan rekannya yang hingga kini ditahan pihak kepolisian pasca demonstrasi di gedung DPRD Palopo pads Senin (1/8) lalu.

“Kami menuntut agar teman kami segera dibebaskan, karena belum ada kepastian apakah statusnya dinaikkan menjadi tersangka atau tidak,” tegas Dirga saat orasi.

Massa aksi juga menyoroti kinerja Kapolri yang dinilai tidak sesuai harapan masyarakat. Mereka bahkan mendesak agar Kapolri dicopot dari jabatannya.

“Seharusnya Kapolri menjadi pengayom. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Instruksi yang keluar sering kali merugikan masyarakat, terutama terhadap kawan-kawan yang menyuarakan aspirasi,” sambung Dirga.

Dirinya juga membantah dan menyayangkan isu yang beredar di media sosial tentang adanya “massa bayaran” dalam gelombang unjuk rasa di Palopo yang terjadi beberapa hari yang lalu.

“Kami tegaskan bahwa isu aksi bayaran yang tersebar di media sosial itu bukan bagian dari aliansi BADAR. Jangan sampai hal ini dikaburkan atau disamakan dengan gerakan kami,” tuturnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD berakhir ricuh, hingga berujung bentrok antara massa dan aparat yang berupaya melakukan pengamanan tidak bisa dihindarkan. Sedikitnya 39 mahasiswa mengalami sesak nafas dan mendapatkan perawatan medis akibat terkena tembakan gas air mata.

Kerusuhan tersebut juga mengakibatkan kaca gedung DPRD pecah sehingga kerugian atas peristiwa tersebut ditaksir mencapai 500 juta hingga 1 Miliar rupiah.

Pascainsiden tersebut, dua orang berhasil diamankan polisi yang hingga kini, status hukumnya masih dalam proses penyelidikan. Hal inilah yang menjadi poin tuntutan utama aliansi BADAR pada aksi lanjutannya.

Dirga menambahkan, BADAR akan terus melakukan aksi hingga seluruh tuntutan mereka dapat diterima secara resmi oleh pemerintah Kota Palopo, DPRD, dan Polres Palopo.

“Kedepan, kami akan tetap melakukan aksi sampai 10 tuntutan ini diterima secara kelembagaan, baik oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD, maupun kepolisian,” katanya.

Ia juga berharap aspirasi massa dapat difasilitasi langsung oleh unsur pemerintah dan DPRD.

Ditengah aksi berlangsung, Wakil Walikota Palopo, Akhmad Syarifuddin Daud, turut hadir dan menemui massa aksi. Ia sangat mengapresiasi tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa sebagai bentuk kebebasan menyampaikan aspirasi.

“Tentu, apa yang menjadi tuntutan adik-adik kalau kita melihat dari semua yang disuarakan itu, sebagian besar berasal dari pemerintah pusat, sehingga bukan menjadi domain kami. Namun yang terpenting sekarang adalah, apa yang menjadi harapan kita akan kami komunikasikan,” jelasnya.