Palopo, Caber.id – Menanggapi kisruh demonstrasi di Bone yang berujung bentrok antara warga dan aparat, terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Gerakan Anak Muda Palopo (AMPO) angkat suara.

Sekretaris Jenderal AMPO, Arzad, saat dikonfirmasi Rabu (20/8/2025) mengingatkan agar Pemerintah Kota Palopo lebih transparan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat. Ia menilai kasus Bone menjadi cerminan bahwa kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik bisa memicu gejolak sosial.

“Kasus di Bone adalah alarm bagi pemerintah di daerah lain, termasuk Palopo. Jangan sampai masyarakat merasa terbebani lalu turun ke jalan karena minimnya komunikasi pemerintah,” ujar Arzad.

Arzad menekankan pentingnya keterbukaan sejak awal, terutama jika menyangkut urusan pungutan atau pajak. Ia menyebut komunikasi publik harus dilakukan secara masif agar warga memahami alasan di balik kebijakan tersebut.

“Transparansi dan sosialisasi yang memadai adalah kunci. Pemerintah jangan mengambil keputusan sepihak tanpa menjelaskan manfaat maupun tujuan kebijakan itu kepada warga,” tuturnya.

Lebih jauh, AMPO mengingatkan bahwa Palopo memiliki potensi konflik serupa jika pemerintah tidak sensitif membaca aspirasi rakyat. Menurutnya, aspirasi warga harus menjadi pijakan utama sebelum menetapkan regulasi.

“Kami tidak ingin kejadian seperti di Bone terulang di Palopo. Pemerintah Daerah harus lebih peka, lebih mendengar suara masyarakat, jangan sampai justru membuat kebijakan yang menambah beban,” jelasnya.

Arzad juga mengajak Wali Kota Palopo menjadikan momentum ini untuk memperkuat kepercayaan publik. Ia menilai, kepemimpinan daerah harus ditopang dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perumusan kebijakan.

“Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, kepercayaan publik akan tumbuh. Itulah yang seharusnya dilakukan agar Palopo tetap kondusif dan terhindar dari potensi kericuhan,” imbuhnya.