PALOPO, Caber.id – Jalur vital Trans Sulawesi yang menghubungkan Kota Palopo–Makassar lumpuh total setelah ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemekaran Luwu Raya memblokade badan jalan di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan.

Aksi demonstrasi yang dimulai Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 15.30 WITA itu menyebabkan kemacetan panjang dari dua arah. Arus kendaraan roda empat dan truk logistik terhenti total, memicu antrean panjang di ruas jalan utama tersebut.

Blokade dilakukan sebagai bentuk desakan keras kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.
Situasi di lokasi aksi berlangsung tegang dan memanas.

Massa menutup akses jalan dengan memarkir mobil pikap komando bermuatan sound system secara melintang. Mereka juga membentangkan kain hitam raksasa bertuliskan “Selamat Datang di Provinsi Luwu Raya”.

Tak hanya itu, demonstran membakar ban bekas di tengah jalan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dan memaksa seluruh kendaraan berhenti. Meski demikian, massa aksi masih memberikan dispensasi terbatas bagi kendaraan roda dua serta ambulans untuk melintas.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat pengguna jalan. Namun apa yang kami suarakan hari ini adalah jeritan kebutuhan seluruh rakyat Luwu Raya yang selama ini diabaikan negara,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.

Dalam orasinya, Ketua GMNI Kota Palopo, Juan Tiranda, menegaskan bahwa tuntutan pemekaran memiliki landasan historis yang kuat. Ia menyebut aksi tersebut sebagai upaya menagih janji negara kepada masyarakat Wija To Luwu.

“Gerakan ini murni aspirasi rakyat. Kami menagih janji Soekarno–Hatta kepada Datu Luwu Andi Djemma, dan janji Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tana Luwu harus menjadi provinsi dalam bingkai NKRI,” tegas Juan.

Senada, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Palopo, Ardi Dekal, menyoroti ketimpangan pembangunan yang dialami wilayah Luwu Raya, meski menjadi salah satu penyumbang signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan.

Ia mencontohkan kondisi infrastruktur di wilayah terpencil seperti Seko dan Rampi yang dinilai masih sangat memprihatinkan.

“Masyarakat di sana menjerit dan menangis. Pemerintah Provinsi Sulsel seolah menutup mata. Ini bukti nyata bahwa Luwu Raya dianaktirikan. Karena itu, Provinsi Luwu Raya adalah harga mati demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya lantang.

Massa aksi juga menantang sikap diam para kepala daerah di empat kabupaten/kota se-Luwu Raya. Mereka mendesak para bupati dan wali kota untuk turun langsung ke jalan dan bersatu memperjuangkan pemekaran.

“Provinsi Luwu Raya bukan sekadar janji politik, tetapi janji negara yang wajib dilunasi. Kami mendesak para kepala daerah hadir bersama rakyat,” seru Ardi sambil mengepalkan tangan ke udara.

Hingga sore hari, aksi demonstrasi masih terus berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian yang berupaya mengatur lalu lintas dan menjaga situasi tetap kondusif.

Massa mahasiswa menyatakan akan terus menggelar aksi lanjutan hingga tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya dikabulkan oleh pemerintah pusat. (srw).