Makassar, Caber.id – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, wisuda untuk Taman Kanak-Kanak (TK) tak wajib digelar, sehingga ia mengimbau agar sekolah tak memaksa wisuda bagi anak didiknya.

Hal itu merespons adanya dua anak TK dikeluarkan usai orangtuanya protes biaya penamatan alias wisuda di Makassar.

“Terkait larangan wisuda untuk TK, sebenarnya wisuda itu tidak wajib. Kalau ada yang ingin secara sukarela, ya silakan. Tapi kalau orang tua tidak mau, tidak usah dipaksakan,” tegas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman usai Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, di Rujab Gubernur Sulsel, Jumat, 2 Mei 2025.

“Tidak ada kewajiban atau aturan yang mewajibkan seremonial seperti itu,” tambah Andi Sudirman.

Ia menyebut, wisuda untuk jenjang TK tak begitu penting, kecuali untuk jenjang sarjana itu mungkin wajar. Andi Sudirman kembali mempertegas bahwa selama itu tidak membebani orang tua silakan saja.

“Untuk jenjang Sarjana mungkin masih wajar, karena ada program akademiknya. Tapi untuk sekolah dasar atau TK, prinsipnya jangan membebani orang tua,” tutupnya.

Diketahui, ada dua anak TK di Makassar yang dikeluarkan dari sekolah usai orang tua (ortu) protes biaya penamatan alias wisuda. Selain itu, ortu juga mempertanyakan penggunaan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang tidak transparan.

Sementara itu, Pemkot juga sudah mengeluarkan larangan soal pelaksanaan wisuda kelulusan di sekolah, sebab wisuda di sekolah dinilai memberatkan orang tua siswa.

Larangan menggelar wisuda atau perpisahan sekolah dikeluarkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi.

Kebijakan ini dikeluarkan atas pertimbangan kondisi ekonomi orang tua pelajar. Banyak orang tua merasa terbebani dengan biaya perpisahan siswa. (Herald Sulsel)