LUWU, Caber.id – Gelombang protes menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya mencapai titik klimaks.

Jalur vital Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo lumpuh total akibat aksi blokade massal pada Minggu (08/02/2026).

Ratusan massa gabungan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil memadati gerbang perbatasan Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, sejak pukul 15.00 WITA. Mereka melakukan konvoi dari arah Kota Belopa sebelum akhirnya menutup total badan jalan poros.

Aksi kali ini bukan sekadar orasi. Massa meletakkan keranda mayat bertuliskan “Gubernur Sulsel” tepat di tengah jalan sebagai simbol matinya kepercayaan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Ini soal martabat Wija To Luwu. Kami tidak meminta belas kasihan atau tambahan anggaran. Kami menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri,” tegas salah seorang orator di hadapan massa.

Aksi pemblokiran ini menjadi puncak dari rangkaian manuver politik yang terus bergulir sejak Januari.

Ketegangan meningkat meski Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,041 triliun dalam APBD 2026 untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Luwu Raya, serta menempatkan empat putra daerah Luwu pada jabatan Eselon II Pemprov.

Ketua DPP Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD), William Martom, menyebut langkah tersebut sebagai upaya meredam gejolak politik.

“Pembangunan dan jabatan itu kewajiban negara, bukan alat tawar untuk membatalkan cita-cita kemandirian daerah,” ujarnya.

Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya juga menguat di tingkat legislatif daerah. Empat DPRD se-Luwu Raya—Palopo, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur—telah menyatakan sikap bersama mendukung pembentukan provinsi baru dalam pertemuan pada 5 Februari 2026.

Bahkan, opsi menggandeng Tana Toraja dan Toraja Utara untuk memenuhi syarat administratif wilayah turut mengemuka.
Di sisi lain, Bupati Luwu Patahudding memastikan kesiapan teknis pembentukan DOB Luwu Tengah.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah menyiapkan lahan seluas lima hektare di Bolong, bekas Kantor BPP, sebagai calon ibu kota Kabupaten baru.(*)