Wajo, Caber.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mendapat pengakuan di tingkat provinsi. Kabupaten Wajo berhasil masuk sebagai nominator Paritrana Award 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Penghargaan bergengsi ini merupakan inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Award diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai aktif, inovatif, dan berkelanjutan dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Proses presentasi dan penilaian berlangsung pada Jumat, 20 Juni 2025, bertempat di Hotel Four Points by Sheraton Makassar. Pemerintah Kabupaten Wajo diwakili langsung oleh Bupati Wajo, H. Andi Rosman, didampingi Sekretaris Daerah Hj. Armayani, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Karjono, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Wajo.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Wajo memaparkan berbagai program dan inovasi daerah dalam menjangkau pekerja formal maupun informal, termasuk sektor-sektor rentan.

“Pemerintah Kabupaten Wajo berkomitmen penuh melindungi seluruh pekerja, tanpa terkecuali. Kami terus mendorong peningkatan kepesertaan aktif, khususnya bagi sektor informal yang selama ini belum maksimal terjangkau,” ujar H. Andi Rosman di hadapan tim penilai.

Sejumlah program unggulan turut disampaikan, antara lain: ASN Peduli, 1 Desa 100 Pekerja Rentan, Paggalung Maradeka, dan Pakkaja Maradeka. Program ini menyasar kelompok pekerja rentan seperti petani, buruh tani, dan nelayan, dengan pendekatan gotong royong dan pemberdayaan komunitas desa.

Masuknya Kabupaten Wajo sebagai nominator Paritrana Award menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang adil dan inklusif. Lebih dari sekadar capaian administratif, hal ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Wajo dalam menjamin perlindungan hak dasar pekerja hingga pelosok desa.

Pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkolaborasi, termasuk perangkat daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta masyarakat, dalam mewujudkan ekosistem perlindungan pekerja yang lebih baik.