MAKASSAR, Caber.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (6/2/2026), guna membahas persiapan kebijakan pencegahan risiko dan perlindungan daerah pada tahap pra-penambangan.

Kunjungan ini menjadi forum dialog strategis antara Komite II DPD RI, pemerintah daerah, aparat keamanan, kementerian terkait, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat, untuk memastikan investasi strategis berjalan terukur, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Forum tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Polda Sulsel, Polres Luwu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, para kepala desa, serta tokoh masyarakat di wilayah operasional PT Masmindo Dwi Area (MDA).

Komite II DPD RI menyoroti tantangan daerah dengan kondisi geografis terfragmentasi dan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Karena itu, percepatan investasi dinilai harus dibarengi penguatan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan, guna mencegah potensi persoalan yang dapat menghambat pembangunan di masa mendatang.

Ketua Komite II DPD RI, Waris Halid, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI untuk mendorong iklim investasi yang kondusif, sekaligus memastikan perlindungan kepentingan daerah.

“Kami mendorong agar proses investasi berjalan lancar dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat. Dialog sejak tahap awal penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan manajemen PT Masmindo Dwi Area, Erlangga Gaffar, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komite II DPD RI.

Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terus membuka ruang dialog dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Bagi kami, investasi adalah proses jangka panjang yang harus selaras dengan regulasi dan aspirasi masyarakat. Pendekatan mitigasi sejak awal menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan kegiatan,” jelasnya.

Dalam diskusi, Komite II DPD RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mengantisipasi isu strategis seperti tata ruang, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas investasi sekaligus memaksimalkan manfaat pembangunan bagi daerah.(*)