Palopo Bersiap PSU, ASN Dihimbau Jadi Teladan Demokrasi

Syarwan
Rabu, 21 Mei 2025 10:36 - 479 View

Palopo, Caber.id – Dalam rangka mendorong Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang jujur, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo bersama Bawaslu Sulawesi Selatan menggelar Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), di Ruang Aula Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, Selasa (20/5/25).

Mengusung tema “Netralitas ASN Wujud Penyelenggaraan Pemilihan yang Jujur dan Adil”, kegiatan ini dihadiri Penjabat Sekda Palopo Ilham Hamid, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, jajaran Bawaslu dan KPU Palopo, serta unsur Forkopimda dan pimpinan OPD.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, dalam sambutannya, mengapresiasi Pemkot Palopo dalam mendukung komitmen integritas ASN sebagai abdi negara yang netral.

“Palopo saat ini menjadi sorotan nasional menjelang PSU tanggal 24 Mei mendatang. Respon cepat Pemkot menjadi bukti bahwa Palopo selangkah lebih maju dalam menjaga marwah demokrasi,” ujar Mardiana.

Mardiana juga mengajak semua pihak dalam menjaga PSU yang damai di masa tenang ini, terkhusus ASN yang harus jadi role model dalam mengedukasi masyarakat agar terhindar dari praktek politik praktis.

Senada dengan itu, Pj. Sekda Palopo, Ilham Hamid, menegaskan bahwa pihaknya intens mengimbau ASN di lingkup Kota Palopo untuk selalu bersikap profesional dan berprinsip netral pada setiap tahapan pemilu.

“Kami berharap seluruh pimpinan perangkat daerah menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai netralitas kepada bawahannya. ASN harus menjunjung tinggi integritas sebagai pelayan publik, bukan alat politik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para ASN agar berhati-hati berselancar di media sosial, apalagi di era keterbukaan informasi publik sekarang.

“Sekarang, segala aktivitas digital bisa dipantau, jangan sampai komentar atau unggahan bernuansa politik menjerumuskan ASN pada pelanggaran hukum dan etik,” sambungnya.

Sosialisasi ini menjadi langkah strategis memperkuat kesadaran kolektif ASN menjelang PSU yang menjadikan Palopo salah satu barometer demokrasi di tingkat nasional.