MAKASSAR, Caber.id – Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) menilai pertemuan antara Aliansi Wija To Luwu dan pemerintah daerah terkait rencana pemekaran Kabupaten Luwu Tengah serta pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak menghasilkan keputusan konkret dan dinilai gagal menjawab tuntutan masyarakat.

Ketua Pengurus Pusat IPMIL Luwu, Yandi, menyebut pertemuan tersebut hanya bersifat normatif tanpa disertai komitmen politik yang jelas dari pemerintah daerah dalam mendorong proses pemekaran wilayah yang telah lama diperjuangkan masyarakat Tana Luwu.

“Kami menilai pertemuan ini gagal karena tidak menghasilkan keputusan yang tegas dan terukur,” ujar Yandi dalam video pernyataan yang diterima redaksi, Kamis (29/1/2026).

Yandi menegaskan, merujuk pada ketentuan perundang-undangan, pemekaran daerah seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh unsur pemerintahan, termasuk pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Namun, dukungan tersebut dinilainya belum tercermin dalam pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah dan Forkopimda Sulawesi Selatan.

Menurutnya, sikap pemerintah yang masih normatif dan terkesan berhati-hati justru memperpanjang ketidakpastian aspirasi masyarakat Luwu Raya, yang selama ini menuntut keadilan pembangunan serta pemerataan pelayanan publik.

“Belum terlihat keseriusan pemerintah. Padahal, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam mendorong pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya,” tegasnya.

Yandi memastikan perjuangan mahasiswa bersama masyarakat Luwu Raya tidak akan berhenti pada satu forum pertemuan. Ia menegaskan IPMIL akan tetap berada di barisan perjuangan rakyat hingga pemerintah memberikan respons yang jelas dan konkret terhadap tuntutan pemekaran wilayah.

Ia juga menyebutkan bahwa opsi aksi lanjutan, termasuk penutupan akses jalan, masih terbuka apabila aspirasi tersebut terus diabaikan.

“Perjuangan ini tidak akan berhenti sampai tuntutan rakyat benar-benar dijawab,” katanya.

Diketahui, tuntutan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya dalam beberapa waktu terakhir semakin menguat. Gelombang aksi mahasiswa, tokoh masyarakat, dan elemen warga terus berlangsung di berbagai titik di wilayah Tana Luwu sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Aspirasi tersebut dipandang sebagai cerminan kegelisahan masyarakat terhadap ketimpangan pembangunan yang dirasakan selama ini, sekaligus harapan untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui pemekaran wilayah. (*)