MAKASSAR, Caber.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinator Sulawesi Selatan dan Barat (Badko Sulselbar) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Aksi ini merupakan bentuk protes atas bencana ekologi akibat kebocoran pipa minyak PT Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur yang terjadi pada Agustus 2025 lalu.

Ketua HMI Badko Sulselbar, Muhammad Ahyar, menegaskan bahwa insiden tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif serta berdampak langsung pada kehidupan petani dan ekosistem di sekitar wilayah terdampak.

Ratusan Hektare Sawah Gagal Panen

Berdasarkan temuan lapangan HMI Badko Sulselbar, pencemaran minyak telah menyebabkan sekitar 30 hingga 82 hektare lahan sawah mengalami gagal panen total.

Tumpahan minyak hitam pekat mencemari area persawahan di sejumlah desa, di antaranya Desa Lioka, Baruga, Patompi, dan Timampu.

“Ratusan petani kehilangan mata pencaharian. Minyak tidak hanya merusak sawah, tetapi juga mengalir ke saluran irigasi dan berpotensi mencemari Danau Towuti,” ujar Ahyar dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

Ia menambahkan, tumpahan minyak menyebabkan kerusakan tanah secara fisik, kimia, dan biologis. Proses pemulihan lahan pertanian diperkirakan membutuhkan waktu puluhan tahun.

Kematian Massal Satwa

Dampak ekologis kebocoran pipa minyak ini juga terlihat dari kematian massal fauna. Dalam tiga hari pasca-insiden, ditemukan bangkai burung seperti bangau dan belibis, ikan di kolam-kolam pertanian, serta ternak milik warga, termasuk sapi.

“Kematian massal fauna dalam waktu singkat menunjukkan tingkat toksisitas minyak yang sangat tinggi. Ini bukan sekadar kerusakan lahan, melainkan kehancuran ekosistem secara menyeluruh,” tegas Ahyar.

Kerusakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap keseimbangan lingkungan di kawasan Luwu Timur jika tidak segera ditangani secara serius.

Respons Pemerintah Dinilai Belum Maksimal

Meski Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mencatat sekitar 30 hektare lahan terdampak dan menjanjikan kompensasi bagi petani, HMI Badko Sulselbar menilai langkah tersebut belum sebanding dengan tingkat kerusakan di lapangan.

Dinas Pertanian Luwu Timur sendiri mencatat luas lahan terdampak mencapai ratusan hektare. Sementara itu, Bupati Luwu Timur Irwan disebut telah melakukan koordinasi tanggap darurat. Namun, menurut HMI, respons pemerintah masih lemah dan belum menunjukkan tindakan tegas.

“Kami menuntut audit menyeluruh terhadap operasional PT Vale Indonesia. Sanksi tegas harus ditegakkan, dan bentuk pertanggungjawaban paling tepat atas kelalaian ini adalah pencabutan izin,” kata Ahyar.

Tiga Tuntutan HMI Badko Sulselbar
Dalam rencana aksi tersebut, HMI Badko Sulselbar mengajukan tiga tuntutan utama:

1. PT Vale Indonesia diminta bertanggung jawab penuh dengan memberikan kompensasi adil kepada seluruh petani terdampak serta melakukan remediasi lingkungan secara menyeluruh.
2. Pemerintah melalui DLH dan Kementerian ESDM diminta melakukan audit total, menjatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan izin, serta memastikan remediasi sesuai standar internasional.
3. Pemerintah Daerah Luwu Timur diminta melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerugian masyarakat dan berpihak pada kepentingan korban.

“Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kehidupan rakyat. Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan adalah harga mati,” pungkas Ahyar.

HMI Badko Sulselbar juga mengajak organisasi mahasiswa, aktivis lingkungan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendesak pertanggungjawaban nyata dari PT Vale Indonesia dan pemerintah.(*)