PNM Dorong UMKM Luwu Naik Kelas, Wabup Tekankan Pentingnya Legalitas Usaha

LUWU, Caber.id – Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, secara resmi membuka kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM 2025 di Lapangan Tenis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Sabtu (20/9/2025).
Mengusung tema “NIB dan Halal, Pondasi UMKM Menuju Usaha Profesional”, kegiatan ini diinisiasi oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palopo. Acara dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perbankan dan pegadaian, serta ratusan nasabah PNM.
Dalam sambutannya, Wabup Dhevy menyebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah maupun nasional.
“Di Kabupaten Luwu, ribuan UMKM telah berkontribusi besar membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga daya tahan ekonomi, bahkan saat pandemi,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan UMKM kini semakin kompleks, mulai dari ketatnya persaingan pasar, tuntutan legalitas usaha, hingga peningkatan standar kualitas produk.
“Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legalitas dan sertifikasi halal sebagai jaminan mutu adalah pondasi penting membangun UMKM yang profesional dan berdaya saing,” tambah Dhevy.
Ia mengapresiasi langkah PNM yang terus memberikan pendampingan dan literasi usaha kepada para pelaku UMKM. Dhevy berharap kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait legalitas dan mutu produk, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia usaha.
Sementara itu, Pimpinan PNM Cabang Palopo, Eka Pradana Wijaya, mengungkapkan bahwa jumlah nasabah PNM di Luwu mencapai lebih dari 17 ribu orang, seluruhnya perempuan, yang tersebar di Belopa, Larompong, Bua, Ponrang, dan Walenrang.
“PNM membantu masyarakat membuka usaha melalui permodalan. Nasabah yang hadir hari ini adalah pelaku usaha yang kita dorong naik kelas,” jelas Eka.
Menurut Eka, Program PKU digelar secara berkala untuk meningkatkan literasi keuangan, pembiayaan, dan pemahaman produk perbankan. PNM juga bersinergi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UMKM terkait pengurusan NIB serta Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi sertifikasi halal.
“Naik kelas bukan hanya soal platform pembiayaan, tetapi juga kualitas usaha yang semakin kuat dan profesional,” tegasnya.