Luwu, Caber.id – Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Tahun 2025 di Ruang Pola Andi Kambo, Kantor Bupati Luwu, pada Kamis (19/6/2025).

Rapat ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) di wilayah Luwu.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian, Prof. Fadjry Djufry, yang juga menjabat Ketua Satgas Swasembada Pangan Sulawesi Selatan menekankan pentingnya optimalisasi lahan dan ketersediaan air guna mencapai target IP 300.

“Saat ini air tersedia, petani siap, dan lahan mencukupi. Dengan varietas padi unggul berumur kurang dari 100 hari dan hasil potensial hingga 9 ton/ha, target IP 300 sangat memungkinkan,” tegas Prof. Fadjry.

Sementara itu, Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah dalam 5 tahun ke depan, sejalan dengan visi pembangunan “Luwu yang Maju dan Berkarakter Berbasis Agribisnis”.

Wabup Dhevy menambahkan bahwa LTT pada periode April-Mei 2025 mengalami perlambatan akibat panen raya dan keterbatasan irigasi pada sekitar 4.728 Ha sawah tadah hujan. Kondisi ini diperparah oleh kerusakan infrastruktur pasca bencana banjir bandang dan longsor pada Mei 2024.

“Kami membutuhkan dukungan Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR untuk rehabilitasi jaringan irigasi serta percepatan modernisasi pertanian. Dengan kolaborasi, kami optimis IP Luwu bisa meningkat dari 1,8 menjadi 2,5 bahkan IP 3,” pungkas Dhevy.

Selain itu, Pemkab Luwu juga berharap adanya bantuan benih unggul seperti varietas Pajajaran dan Cakrabuana, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) pra dan pascapanen, seperti TR4, TR2, rotavator, dan combine harvester skala besar.

Kepala Dinas Pertanian Luwu, drh. Jumardin, melaporkan bahwa luas baku sawah di Luwu kini mencapai 31.401 Ha, meningkat akibat peralihan komoditas dari kakao ke padi. Jumlah ini menjadi potensi besar dalam mendukung produksi padi nasional.

Namun demikian, Kabupaten Luwu masih kekurangan 52 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari total kebutuhan 227 desa/kelurahan. Saat ini, 175 PPL yang ada harus menangani lebih dari satu desa.

“Kami mendorong seluruh penyuluh untuk aktif melakukan pendampingan, pengawalan, dan pelaporan LTT secara akurat dan tepat waktu,” ungkap Jumardin.

Rapat ini menegaskan komitmen Pemkab Luwu dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta mengajak seluruh pihak termasuk petani, penyuluh, TNI, dan Polri untuk menjadikan Luwu sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Selatan.