LUWU, Caber.id – Bupati Luwu, Patahudding, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Luwu, Belopa, Senin (10/11/2025).

Dalam sambutannya, Patahudding menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan isu strategis yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas daerah.

“Target kita jelas penurunan angka stunting. Tidak perlu sering-sering rapat, tapi lakukan aksi nyata. Kalau regulasinya memungkinkan, alokasikan anggaran langsung ke bidan atau ahli gizi agar percepatan penurunan stunting lebih efektif,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), dalam memastikan ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan sehat sebagai faktor pendukung tumbuh kembang anak.

“Kondisi rumah dan lingkungan yang bersih sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Patahudding mengajak seluruh peserta untuk menjadikan rakor sebagai forum evaluasi terhadap pelaksanaan program penurunan stunting yang telah berjalan, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi.

“Identifikasi anak-anak yang mengalami stunting dan segera beri perhatian. Kita harus bergerak bersama, bahu-membahu agar anak-anak cepat keluar dari kondisi stunting,” ajaknya.

Rakor Dihadiri 242 Peserta dari Berbagai Unsur

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Luwu, Masling Malik, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi seluruh anggota TPPS dalam mengakselerasi penurunan stunting di semua tingkatan.

“Rakor ini diharapkan dapat menyinkronkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 242 peserta, terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD), Tim Penggerak PKK, camat, kepala desa/lurah, kepala puskesmas, dan petugas keluarga berencana (PKB).

Melalui rakor ini, diharapkan terbangun komitmen lintas sektor untuk memperkuat pelaksanaan program Bangga Kencana 2025, menyusun strategi perbaikan kebijakan dan rencana aksi percepatan penurunan stunting, serta memastikan penyusunan laporan TPPS sesuai indikator Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI).