Jakarta, Caber.id – Merespon polemik demostransi yang tengah memanas, Presiden Prabowo Subianto mengundang para ketua umum partai politik serta pimpinan lembaga negara ke Istana Merdeka dalam rangka membahas konsolidasi politik nasional dan stabilitas kondisi negara.

Pertemuan tersebut digelar pada Minggu (31/8/2025). Sejumlah tokoh pun hadir dalam pertemuan itu, antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, serta perwakilan Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

Dari jajaran lembaga negara, tampak Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Dalam keterangan pers yang disampaikan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh partai politik harus menunjukkan keberpihakannya kepada aspirasi rakyat.

Ia menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang dilindungi undang-undang dan instrumen internasional, selama dilakukan secara damai.

“Anggota DPR harus lebih peka dan mendengarkan suara masyarakat. Aspirasi rakyat harus dihormati. Namun, jika aksi berubah menjadi anarkis, merusak fasilitas, atau mengancam keselamatan warga, maka negara wajib hadir menegakkan hukum,” tegas Prabowo.

DPR bersama pimpinan fraksi menyatakan siap mencabut tunjangan anggota dewan yang dipersoalkan serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Sebelumnya, beberapa partai politik seperti Nasdem, PAN, Golkar juga telah menonaktikan kadernya yang dianggap berlebihan dan tidak memberikan empati kepada rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo juga menambahkan, bahwa pemerintah sedang memastikan proses hukum berjalan cepat dan transparan, termasuk kasus penabrakan pengemudi ojek online oleh anggota Brimob.

“Lembaga DPR dan kementerian membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan elemen sipil untuk membahas bersama probelamtika demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik, ” ungkapnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Presiden bahkan membatalkan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok untuk menghadiri undangan Presiden Xi Jinping, dan memilih tetap berada di tanah air demi mengawal langsung dinamika politik dan sosial yang sedang berlangsung.