PALOPO, Caber.id – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah kini kembali menguat, melalui forum silaturahmi kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama Wakil Ketua I DPD RI, H. Tamsil Linrung.

Forum yang digelar terbuka di Warkop Klasik, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Minggu malam (12/10/2025), turut dihadiri sejumlah kader dan Korps Alumni HMI (KAHMI) Palopo.

Dalam diskusi tersebut, kesiapan pemekaran wilayah Luwu Tengah menjadi fokus pembahasan yang serius. Momentum ini diharap menjadi bentuk dorongan terhadap percepatan pembangunan dan pemerataan di kawasan Luwu Raya, khususnya wilayah Walenrang–Lamasi (Walmas).

Ketua HMI Cabang Palopo, Muh. Zaidi, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah masih terus berjalan, meski hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat pusat.

“Perjuangan pembentukan DOB Luwu Tengah masih berproses, namun hingga kini terkendala di pusat. Ini tetap menjadi perhatian kita bersama,” ujar Zaidi.

Menurutnya, posisi geografis Luwu Raya yang menempatkan Kota Palopo di tengah-tengah kabupaten lainnya menjadi alasan kuat untuk memperjuangkan terbentuknya Luwu Tengah.

“Kita melihat Palopo berada di tengah kabupaten lain. Maka narasi perjuangan harus difokuskan pada realisasi DOB Luwu Tengah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KAHMI Palopo, dr. Syukur, menyebut bahwa gagasan pembentukan Luwu Tengah bukan hal baru. Wacana tersebut sudah lama menjadi pembahasan serius di berbagai tingkatan, baik lokal maupun nasional.

“Wacana ini sudah lama kita perjuangkan. Harapannya bukan hanya terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah, tetapi juga lahirnya Provinsi Luwu Raya demi pemerataan pembangunan dan percepatan pelayanan publik,” kata Syukur.

Dalam kesempatan yang sama, Tamsil Linrung menegaskan bahwa secara administratif, Luwu Tengah sebenarnya telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dimekarkan. Ia menyebut dokumen pengusulan DOB telah lengkap dan seharusnya segera diproses oleh pemerintah pusat.

Namun, lanjutnya, kebijakan moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku menjadi penghambat utama realisasi DOB tersebut.

“Mestinya Luwu Tengah sudah bisa dimekarkan karena dokumennya lengkap. Kami di DPD RI terus mendorong agar moratorium segera dicabut. Jika tidak, ini bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat,” tegas Tamsil.

Selain menyoroti persoalan pemekaran, Tamsil juga memberikan apresiasi terhadap kondisi Kota Palopo yang dinilainya cukup bersih dan tertata. Meski demikian, ia berharap perhatian juga diberikan pada kawasan pinggiran kota yang masih perlu pembenahan.

“Saya bersyukur bisa berkeliling Palopo. Kota ini cukup bersih, tapi saya ingin kader HMI juga memperhatikan daerah pinggiran agar Palopo tetap terjaga dan berkembang,” tutupnya.